Peta & PPRI No.8 Tahun 2013

   PENGERTIAN PETA dan UNSUR-UNSUR PETA   

Mendengar kata PETA, mungkin kita akan terbayang dengan gambaran Bumi. Dalam definisinya PETA merupakan gambaran grafis dari objek pada sebagian kecil, besar atau pada seluruh permukaan Bumi. PETA juga merupakan representasi dua dimensi seluruh atau sebagian dari permukaan Bumi yang menunjukan kenampakan alami. Namun secara umum pengertian PETA adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan Bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu.

 Didalam pembuatan peta membutuhkan  beberapa unsur , antara lain :

a. Legenda
    Berisi informasi pewarnaan, simbol-simbol atau singkatan
    Contoh Legenda :

b. Skala
    Skala terbagi menjadi dua macam, yaitu :
     - Skala Peta : Merupakan jarak perbandingan pada peta dan penampakan            aslinya
     - Skala Data : Sesuatu yang menggambarkan tingkat kedetailan suatu data
     Skala yang semakin detail maka semakin terlihat objeknya namun apabila         semakin tinggi maka semakin general.

c. Indeks Peta
    Menjelaskan atau memberikan informasi letak peta tersebut

d. Garis Tepi atau Garis Khayal
    Yang disebut dengan garis khayal yaitu garis lintang dan garis bujur
    Garis Lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di     Bumi terhadap garis khatulistiwa (utara dan selatan).
    Garis Bujur  adalah garis yang membagi bola Bumi menjadi dua, yaitu bagian     barat dan timur

e. Tanda Arah
    Arah mata angin yang biasa ditunjukan arah utara yang menunjukan kearah       atas peta yang letaknya  sesuai  garis lintang dan bujur dan koordinat dapat         sebagai petunjuk arah.

f. Judul Peta
   Sebagai identitas atau nama intuk menjelaskan isi peta

g. Tahun Terbit
    Memberi informasi mengenai tahun terbit sebuah peta

h. Dll.

gambar peta dan unsur-unsurnya

 Demikianlah yang kami tuliskan tentang pengertian peta dan unsur-unsur yang terkait didalam peta, semoga bermanfaat . Terimaksih ...

  RANGKUMAN

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG"

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2013 

TENTANG 

KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

Setelah MENIMBANG, MENGINGAT kemudian MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Dalam hal ini peraturan pemerintah menerangkan atau menjelaskan definisi peta, ketelitian peta, skala, skala minimal,geospasial, data geospasial, informasi geospasial, unit pemetaan, perencanaan tata ruang, rencana tata ruang, peta dasar, peta tematik, data batimetri, wilayah, peta wilayah, badan, delineasi, dan koridor

BAB II
PERENCANAAN TATA RUANG

Rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termasuk rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan lainnya, dituangkan dalam Peta Rencana Tata Ruang. Selain peta rencana tata ruang dapat ditetapkan Peta penetapan kawasan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peta Rencana Tata Ruang diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik tertentu melalui metode proses spasial yang ditentukan. Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada Badan.Peta rencana pola ruang wilayah harus digambarkan dalam bentuk delineasi. Untuk kepentingan penetapan peraturan perundang-undangan, peta rencana pola ruang dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara sistematis mengikuti gambaran wilayah itu secara utuh.

BAB III
KETELITIAN PETA

Peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termaksuk rencana tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan dan lainnya disusun dalam tingkat ketelitian tertentu.

Ada ketelitian peta rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mana peta rencana tata ruang kabupaten dpat dilengkapi dengan data batimetri.

Selain yng disebut diatas ada juga ketelitian peta rencana tata ruang kepulauan, strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2013

 

"TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG"

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menegaskan bahwa  tingkat  ketelitian  Peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

  Kualitas pemanfaatan ruang ditentukan antara lain oleh tingkat ketelitian rencana tata ruang yang bentuknya digambarkan dalam Peta rencana tata ruang yang disusun berdasarkan suatu sistem perpetaan yang disajikan berdasarkan pada unsur serta simbol dan / atau notasi yang dibakukan secara nasional.

 

Proses penyusunan Peta rencana tata ruang diawali dengan ketersediaan Peta Dasar, oleh karena itu setiap jenis  Peta  harus memiliki Ketelitian Peta yang pasti sesuai karakteristiknya , peraturan pemerintah ini hanya mengatur tentang ketelitian Peta rencana tata ruang dan turunannya.

Peta rencana tata ruang wilayah nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan rencana tata ruang wilayah daerah propinsi oleh pemerintan setempat, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, serta rencana tata ruang wilayah daerah kota ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing wilayah , maka Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan yang mana mengandung segi-segi penataan ruang.

Pasal demi pasal sudah cukup jelas, dan sebagian dari pasal berayat menerangkan beberapa yang belum jelas diantaranya "yang dimaksud kawasan strategis?", "peta tematik tertentu?" dan sebagainya diterangkan dengan jelas dalam pasal demi pasal..